Editor Indonesia, Jakarta – Komitmen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dalam mengembangkan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) Seulawah Agam menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) kembali dipertanyakan. Pernyataan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, pada Jumat (21/3/2025) yang dikutip media menyebutkan bahwa PGE masih akan membebaskan lahan dan melakukan sosialisasi. Namun, langkah ini dianggap sebagai indikasi lambannya realisasi proyek tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyoroti bahwa sejak WKP Seulawah Agam ditenderkan pada 2011, hingga kini belum ada kegiatan eksplorasi, bahkan pembebasan lahan untuk tapak bor pun belum dilakukan.
“Sejak 1 November 2013, PT Geothermal Energi Seulawah (GES) – perusahaan patungan antara PGEO (75%) dan PT Pembangunan Aceh (25%) – ditunjuk sebagai operator WKP Seulawah Agam oleh Gubernur Aceh. Namun hingga kini, kegiatan pemboran eksplorasi belum juga terlaksana. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Yusri, kepada wartawan pada Minggu (23/3/2025).
Yusri menambahkan bahwa sejak 1989 hingga 1995, timnya di PT Tenaga Nusantara Group telah melakukan survei geologi, geokimia, dan geofisika di hampir 75% lapangan panas bumi di Indonesia, termasuk di Seulawah Agam. Data hasil survei ini seharusnya tersedia di kantor PGEO.
Di Pulau Sumatera, sejumlah proyek PLTP sudah terealisasi, seperti PLTP Sibayak, Sipirok, Sorik Merapi, Gunung Talang, Muara Laboh, Lumut Balai, Hululais, Sungai Penuh, Rajabasa, Soch Sekincau, dan Ulu Belu. Namun, menurut Yusri, pengembangan PLTP di Aceh seolah terpinggirkan meskipun potensi panas bumi di Seulawah Agam sudah lama diidentifikasi.
Investasi Luar Negeri Dipertanyakan
Pada September 2024, CERI mempertanyakan kebijakan PGEO yang justru berinvestasi di luar negeri setelah meraup dana segar sekitar Rp 9 triliun di pasar modal pada 24 Februari 2023. Yusri mengingatkan bahwa sejak era Presiden Soeharto, Pertamina didirikan untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri demi kemajuan bangsa, bukan kepentingan asing.
Harapan kepada Gubernur Aceh
Yusri berharap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bersikap lebih kritis terhadap janji Pertamina. Menurutnya, Mualem yang berasal dari latar belakang kepemimpinan di lapangan memiliki kepekaan tinggi terhadap kebutuhan rakyat Aceh.
“Kami memperkirakan Mualem akan merekomendasikan perpanjangan hak pengelolaan WKP Seulawah Agam yang berakhir pada 8 April 2025, dengan mayoritas saham diberikan kepada PT Pembangunan Aceh. Namun, harapan kami, Mualem dapat memilih putra daerah yang berintegritas untuk duduk di jajaran Direksi PT PEMA dan PT Geothermal Energi Seulawah,” pungkas Yusri. (Didi)
