Iklan SMPB
Ekonomi

Menko Airlangga Laporkan Kondisi Ekonomi ke Presiden Prabowo

×

Menko Airlangga Laporkan Kondisi Ekonomi ke Presiden Prabowo

Sebarkan artikel ini
Menko Airlangga Laporkan Kondisi Ekonomi ke Presiden Prabowo
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/dok.Editor Indonesia/tangkapan layar
Airlangga Laporkan Kondisi Ekonomi

Editor Indonesia, Jakarta— Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, para menteri melaporkan kondisi terkini perekonomian nasional serta perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo ingin memperoleh pembaruan menyeluruh mengenai kinerja ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2025.

“Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan perekonomian. Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Airlangga menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada pada level 100–115, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sementara itu, sektor ritel tumbuh 5,8%, PMI Manufaktur berada di 50,4, dan investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun.

Airlangga Laporkan Kondisi Ekonomi

“Mandiri Spending Index juga naik di akhir tahun ke 297, sejalan dengan indeks dari perbankan lain. Utilitas produksi juga meningkat,” tambahnya.

Bahas Program Ekonomi Prioritas

Selain perkembangan makroekonomi, Presiden Prabowo juga menanyakan kemajuan berbagai program unggulan ekonomi yang telah ditetapkan sejak awal pemerintahannya. Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan dunia usaha.

Beberapa di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM yang diperpanjang hingga 2027, PPh untuk sektor pariwisata dan padat karya, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Pemerintah juga memberi diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK–JKM).

Di sektor pertanian dan hilirisasi, pemerintah memantau sejumlah program strategis, termasuk revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta modernisasi armada kapal perikanan.

Selain itu, rapat juga menyinggung progres Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang kesejahteraan sosial.

“Hampir seluruh kementerian memaparkan program andalan masing-masing yang dimonitor langsung oleh Bapak Presiden hingga akhir tahun 2025,” tutup Airlangga. (Did)