Editor Indonesia, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, pemerintah sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Khususnya kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilantik lebih dulu.
“Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa bisa dipertimbangkan untuk dilantik atau bagaimana, apakah dilantik lebih dulu,” kata Yusril kepada wartawan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Saat ini, lanjut Yusril, pemerintah sedang melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Karena, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.
“Kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas,” ujarnya.
Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian, dan MK. Pihaknya berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tidak ada kendala nantinya.
Rangkaian pelantikan kepala daerah akan lanjut kepelantikan pejabat bawahan kepala daerah, misalnya kepala dinas dan jajaran, bupati, wali kota dan bawahan sampai tingkat camat berikut para lurah juga kepala seksinya.
“Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya. Maka kemungkinan saya akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan,” lanjut Yusril. (Sar)
