Editor Indonesia, Jakarta – Dr. KRMT Roy Suryo menyampaikan kritik tajam terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait kebocoran data besar-besaran dari PDNs-2 (Pusat Data Nasional Sementara-2). Data-data penting yang mencakup detail pribadi penduduk, seperti nama lengkap, alamat, NIK, NPWP, nomor HP, nomor keanggotaan BPJS, NRP untuk TNI-Polri, dan sidik jari, kini tersebar luas di Darkweb.
Menurut Dr. Roy Suryo, data yang bocor dijual dengan harga bervariasi mulai dari $1000 hingga $7000 tergantung spesifikasinya. Kebocoran ini meliputi berbagai database penting seperti Dukcapil, BPJS-Kesehatan, BPJS-Ketenagakerjaan (Jamsostek), INAFIS, hingga Badan Intelejen Strategis (BAIS)-TNI.
“Ironisnya, Indonesia kini disebut sebagai ‘Open Source Country‘ oleh netizen karena semua data tersedia secara bebas,” ungkap Dr.Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI dan OCB independen kepada editorindonesia.com, Ahad (30/6/2024)
Dr. Roy Suryo menyoroti sikap abai pejabat Kemkominfo yang dianggap meremehkan masalah ini. “Banyak yang menganggap kebocoran ini hal biasa atau tidak berbahaya karena ketidaktahuan mereka,” ujarnya.
Dia juga menyindir pejabat yang salah menyebut istilah teknis sederhana seperti Virtual Machine menjadi “Firtual Machine.”
Lengser Lebih Baik
Dr. Roy Suryo mendukung petisi yang digaungkan oleh SafeNet untuk memecat Menkominfo Budi Arie Setiadi. Bahkan sudah ada yang mempertanyakan Menkominfo kapan mundur. “Jika seorang sopir bus tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan aman, maka sebaiknya mundur atau diganti untuk keselamatan penumpang,” analoginya.
Tsunami Data Mengancam
Proses enkripsi PDNs-2 di Surabaya hanya awal dari masalah yang lebih besar. Data yang dienkripsi mungkin sudah dicopy oleh hacker sebelum menjalankan ransomware. “Tsunami data ini bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kesulitan akses layanan imigrasi hingga gangguan pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Tsunami data yang terjadi bisa dibayangkan bilamana masyarakat sangat dirugikan, seperti kasus di Imigrasi kemarin, bagaimana jika ia sangat butuh dokumen imigrasi untuk pekerjaan ternyata tidak bisa diurus bisa lenyap kesempatannya untuk bekerja.
Selain itu, masyarakat akan mulai kesulitan saat antre BBM karena data / barcode tidak bisa diakses untuk subsidi. Juga saat di rumah sakit ternyata Kartu BPJS-Kesehatan tidak dikenal lagi, mendadak setiap hati setiap jam dan menit ditelpon oleh Nomor-nomor telpon tidak dikenal dan menawarkan pinjaman bahkan menagih Hutang padahal samasekali tidak pernah mengajukan pinjaman, dan sebagainya.
“Semua di atas itu hanya contoh akibat data-data pribadi kita sudah diumbar (diobral) tanpa ada tindakan apapun dari Pemerintah selaku pihak yang gagal karena seharusnya bisa melindungi data masyatakat sebagaimana Amanah UU No. 27 tahu 2022 tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi),” tegas Roy Suryo.
Peringatan dari Bjorka
Hacker terkenal, Bjorka, menyebut dalam akun Twitter-nya bahwa seorang wanita Rusia bernama Stevania Mantiri akan membuat kejutan besar. Bjorka juga mengingatkan Indonesia untuk mengecek sistem sibernya. Informasi ini patut diwaspadai dan segera dimitigasi bagaimana manajemen risikonya
Tindakan Pemerintah Ditunggu
Dr. Roy Suryo menekankan pentingnya tindakan nyata dari pemerintah. “Bahaya mengancam di depan mata. Jika Presiden Joko Widodo benar-benar memahami bahwa ‘Data is the New Oil’, maka harus ada tindakan signifikan dari pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.
Artinya, masih sungguh nasionalis atau justru malah menyerah tunduk semuanya (dijual atau digadaikan) kepada Oligarki dan kepentingan Asing. “Data-data yang harusnya aman terlindungi ternyata sudah jelas tersebar akibat “kebodohan” sebagaimana disampaikan oleh Komisi-1 DPR-RI kemarin, Apakah mau tetap dipertahankan kalau sudah begini,?” ucap Roy. Lalu muncul pertanyaan netizen Menkominfo kapan mundur? (Didi)
