Editor Indonesia, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan biaya sosialisasi makan bergizi gratis tidak mahal hanya Rp 10 miliar. Melihat program itu juga diperuntukkan untuk rakyat.
Program ini adalah yang dicanangkan oleh Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.
“Kita membantu sosialisasi program makanan bergizi. Kita perlu sosialisasi,” kata dia usai Kerja Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kominfo tahun 2025 di DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan biaya sosialisasi makan bergizi gratis tidak mahal hanya Rp 10 miliar. Melihat program itu juga diperuntukkan untuk rakyat.
“Ini kan program untuk rakyat ya. Jadi harus ada sosialisasinya,” ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
“Enggak, enggak tinggi (biaya untuk sosialisasinya),” sambungnya.
Dia mengatakan, angka Rp10 miliar untuk sosialisasikan program makan gratis bergizi ini didapat dari keputusan Badan Anggaran.
“Banggar yang putusin. Banggar putusin, buat Kominfo ada tambahan Rp10 miliar,” kata dia.
Budi menjelaskan, sosialisasi ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya makan bergizi gratis. Dia memastikan program sosialisasi ini akan digencarkan Kominfo melalui semua kanal. Saat ditanya apakah akan melibatkan influencer, Budi Arie menjawab berencana untuk melibatkan influencer dalam program makan bergizi gratis tersebut.
“Ya begitulah (turut libatkan influencer), nanti kita lihatlah metodenya,” imbuh Budi seperti dikutip dari Kompas.
Sebelumnya, Budi Arie Setiadi menilai, program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sangat bagus. Saat ditanya apalah pengetahuan masyarakat masih minim terkait hal ini Budi mengiyakannya. Dia mengatakan program makan bergizi gratis adalah program yang bagus untuk mengupayakan sumber daya manusia agar tak berjarak.
“Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia,” tuturnya pada Selasa (10/9/2024) kemarin. (Didi)
