Editor Indonesia, Makassar – Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk reformasi birokrasi yang berdampak nyata.
Berdasarkan data evaluasi Menpan RB Azwar Anas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan. Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dengan predikat Sangat Baik (BB), sementara daerah lain berkisar antara Baik (B) hingga Cukup (CC).
Bahkan, beberapa daerah seperti Kabupaten Palopo, Luwu, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, Enrekang, dan Toraja Utara masih mendapatkan predikat Kurang (C).
Menyadari hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas menegaskan komitmennya untuk membantu dan membimbing daerah-daerah di Sulsel dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (AKIP) dan reformasi birokrasi secara keseluruhan.
“Reformasi birokrasi bukan hanya penilaian, tapi juga pembinaan dan pendampingan agar tercipta sistem yang lincah dan cepat,” tegas Menpan RB Azwar, di Makassar, Jumat.
Salah satu indikator penting reformasi birokrasi adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, baru 63% kabupaten/kota di Sulsel yang memiliki MPP. Dari jumlah tersebut, hanya Kabupaten Bantaeng dan Kota Palopo yang telah mencapai kinerja Sangat Baik.
Menpan RB Azwar Anas menekankan bahwa MPP digital menjadi kunci untuk mencapai kinerja prima. Meskipun beberapa daerah telah memiliki MPP, namun belum sepenuhnya digital.
Perlu dilakukan percepatan digitalisasi MPP di seluruh daerah, termasuk Kota Makassar yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan MPP di seluruh daerah paling lambat tahun 2025. “Sulsel siap menjadi pilot project dalam pembangunan platform digital MPP,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menambahkan bahwa Kota Makassar sedang membangun MPP digital yang ditargetkan selesai tahun ini.
“Sistem yang telah berjalan ini merupakan kelanjutan dari program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bintang Lima yang diinisiasi di periode pertama kepemimpinan saya,” terangnya.
Upaya mewujudkan Good Governance di Sulawesi Selatan masih terus berproses. Dengan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, diharapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. (LIN/A-1)
