Editor Indonesia, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan temuan 2.039 kios pupuk bersubsidi yang melakukan kecurangan dengan menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan mengganggu proses pertanaman petani di seluruh Indonesia.
“Meskipun ada temuan tersebut, distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani,” kata Mentan Amran di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan bahwa langkah penertiban terhadap ribuan kios nakal itu sudah diperhitungkan dengan matang dan justru akan menguntungkan petani menjelang puncak musim tanam Desember hingga Januari mendatang.
“Kios pelanggar akan dicabut izinnya dan digantikan dengan kios baru berizin resmi agar tidak ada lagi penjualan pupuk bersubsidi di atas HET,” tegasnya.
Amran memastikan stok pupuk bersubsidi tetap aman dan distribusinya terkendali. “Kami pastikan pupuk sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujarnya.
9,5 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Disiapkan Tahun 2025
Mentan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tahun 2025 yang terdiri dari pupuk urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus menyederhanakan mekanisme distribusi agar pupuk sampai lebih cepat ke petani.
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” jelas Amran.
Pengawasan Digital dan Sanksi Tegas untuk Kios Curang
Terkait penertiban kios nakal, Amran menegaskan Kementan akan memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” imbuhnya.
Pupuk Indonesia Siapkan Langkah Antisipatif
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Mentan dengan melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap 2.039 kios pupuk yang terbukti melakukan kecurangan.
“Begitu ada pelanggaran, langkah pertama adalah menutup secara sistem, kemudian tim kami akan memasang plakat di kios tersebut. Jika terbukti bersalah, kios akan kami tutup permanen. Jika tidak, kami lakukan pembinaan,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan mekanisme khusus apabila di satu kecamatan seluruh kiosnya terkena sanksi. “Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk,” katanya.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional hingga 11 Oktober 2025 telah mencapai 5,95 juta ton atau 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton. (Did)
Baca Juga: Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Tegal Aman, Serapan Capai 81 Persen
