Editor Indonesia, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa stok beras lama yang tersimpan di gudang Bulog tidak akan disalurkan kepada masyarakat jika kualitasnya tidak memenuhi standar konsumsi. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan pangan dan kepercayaan publik terhadap program distribusi beras pemerintah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7). Ia menjelaskan, dari total 1,7 juta ton stok beras lama yang ada di gudang Bulog, sebanyak 1,5 juta ton dipastikan akan segera disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2025.
Rinciannya, sekitar 360 ribu ton akan dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos) yang diproyeksikan tuntas pada Juni–Juli, sedangkan 1,2 juta ton lainnya akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Desember 2025.
“Insyaallah pada akhir tahun semua stok beras di gudang Bulog sudah berganti menjadi beras baru,” kata Amran.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyalurkan beras SPHP, terutama dalam menjaga kestabilan harga pasar di daerah. Beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan tidak akan menjadi prioritas penyaluran karena harga beras lokal di sana sudah relatif stabil. Sebaliknya, Papua akan menjadi target utama distribusi SPHP, dengan pemantauan harga dilakukan hingga tingkat kabupaten.
Beras Rusak untuk Pakan Ternak, Bukan Konsumsi Publik
Menjawab kekhawatiran soal kualitas beras lama yang bisa menurun selama penyimpanan, Mentan Amran menegaskan bahwa beras yang tidak layak konsumsi tidak akan diberikan kepada masyarakat. Beras yang kualitasnya buruk, baik dari hasil impor maupun produksi dalam negeri, akan dialihkan untuk kebutuhan pakan ternak.
“Kami sudah sampaikan kepada Bulog, jika kualitasnya tidak bagus, jangan disalurkan ke masyarakat. Dulu pernah ada kejadian beras berkutu, dan itu menimbulkan keributan,” jelasnya.
Ia memperkirakan sekitar 100 ribu ton beras setiap tahun masuk dalam kategori rusak atau tidak layak konsumsi. Pemerintah juga akan mengawasi agar beras-beras tersebut tidak disalahgunakan dengan cara dipoles ulang dan dijual kembali sebagai beras baru di pasaran.
“Kami belajar dari pengalaman tahun 2016–2017. Sekarang kami sangat hati-hati,” tegas Amran.
DPR Minta Distribusi Dipercepat, Soroti Masalah Kualitas
Dalam forum yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatirannya terhadap kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang. Ia bahkan mengungkapkan adanya temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan.
“Walaupun kutunya putih, bukan kutu hitam, tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.
Ia mendesak agar distribusi beras lama dipercepat sebelum kualitasnya menurun lebih jauh dan menjadi tidak layak konsumsi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih transparan dalam proses sortir dan distribusi beras kepada masyarakat. (Didi)
