Editor Indonesia, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah per tahun. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, ia menekankan pentingnya strategi pendanaan yang cerdas dan berkeadilan.
Hal ini disampaikan dalam rapat internal Kementerian PUPR sekaligus acara buka puasa bersama jajaran eselon II dan III di Jakarta, Senin (3/3/2025).
“Target kita besar, tetapi kita harus cerdas dalam menyusun strategi pendanaan, pengadaan lahan, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Pengembang adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Menteri Ara.
Ara juga menekankan pentingnya budaya kerja berbasis integritas, efisiensi, dan komunikasi terbuka di lingkungan kementeriannya.
“Kementerian PUPR adalah rumah bersama dari berbagai latar belakang. Karena itu, kedekatan tim harus terus diperkuat agar orientasi kerja berfokus pada hasil nyata,” tambahnya.
Sementara itu, pemerhati sosial dan penggiat pembangunan di wilayah perbatasan, Riky Rinovsky, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah terluar seperti Natuna dan Anambas.
“Program 3 Juta Rumah harus menyentuh masyarakat di perbatasan, bukan hanya di Pulau Jawa. Mereka juga berhak atas akses terhadap hunian yang layak,” kata Rinovsky.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang terlalu sentralistik harus dihindari, dan pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk memaksimalkan potensi lokal.
Rinovsky juga mendorong pendekatan bottom-up dalam perencanaan perumahan agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci keberlanjutan. Jika dilibatkan sejak awal, program akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik daerah,” tegasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Ara menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan bahwa program perumahan berjalan inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar. (Didi)
