Editor Indonesia, Jakarta – Nama Mr. James, yang pernah disebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023, kembali menjadi sorotan.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, sempat mempertanyakan sosok Mr. James, yang diduga memiliki pengaruh besar dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.
Setelah hampir dua tahun tenggelam, nama Mr. James mencuat kembali dalam Diskusi Pegiat Energi, seiring dengan pengusutan kasus dugaan markup harga dalam impor minyak dan BBM periode 2018–2023. Kasus ini kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp115 triliun.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertamina harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, termasuk minyak mentah dan BBM (di luar LPG). Besarnya kebutuhan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik rente.
Publik pun mempertanyakan, apakah Mr. James yang disebut dalam diskusi ini adalah orang yang sama dengan nama James yang pernah disinggung dalam RDP. Nama tersebut juga muncul bersama beberapa inisial lain, seperti ET/BT, HR, MRC, dan Kr.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, saat dihubungi wartawan, pada Selasa (7/1), mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera mengungkap siapa sebenarnya Mr. James dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Dengan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas negara, sosok ini tidak boleh diremehkan. Rakyat akhirnya yang harus menanggung mahalnya harga BBM akibat praktik semacam ini,” tegas Muslim.
Muslim menambahkan bahwa timnya saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait sosok Mr. James. Ia menduga, informasi yang disampaikan oleh Komisi VII DPR RI sebelumnya mungkin benar.
“Kejaksaan Agung harus serius mengusut praktik ini, karena dugaan adanya mafia migas ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari orang-orang kuat,” ujarnya.
Muslim juga mendorong DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan praktik jual beli jabatan dan kepentingan tertentu di perusahaan minyak negara.
“DPR perlu segera membentuk Panja atau Pansus untuk menyelidiki proses rekrutmen jabatan serta praktik-praktik lain yang merugikan negara dan rakyat,” pungkasnya.
Pengusutan kasus ini menjadi sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga membebani masyarakat dengan mahalnya harga BBM. Publik kini menanti langkah konkret dari Kejaksaan Agung dan DPR untuk mengungkap kebenaran di balik misteri Mr. James dan dugaan mafia migas. (Har)
