Editor Indonesia, Jakarta — Aksi demonstrasi yang berujung ricuh hingga menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menyisakan keprihatinan. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Ikhsan menilai langkah DPR menutup rapat akses gedung parlemen saat aksi mahasiswa, buruh, dan masyarakat merupakan sikap keliru. Menurutnya, sebagai “rumah rakyat”, DPR seharusnya terbuka, bukan justru dibentengi pagar tinggi dan digembok.
“Rumah wakil rakyat dibangun oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mengapa pintunya digembok dan dipagari tinggi? Itu tidak semestinya terjadi. Di banyak negara lain, pagar gedung parlemen rendah bahkan terbuka untuk rakyat,” ujarnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.
Ia memperingatkan bahwa sikap tertutup DPR justru berpotensi memicu kemarahan massa. Mahasiswa yang terhalang menyampaikan aspirasi dapat mendorong aksi meluas dan rentan disusupi pihak yang ingin menciptakan kerusuhan.
Baca Juga: Gelombang Demonstrasi Meluas, Roy Suryo Heran Wapres Gibran Menghilang
“Apabila pintu DPR dibuka, mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan salahkan publik bila muncul rasa kecewa, sebab justru wakil rakyat yang menutup diri,” tegas Katib Syuriyah PBNU itu.
Ikhsan juga mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk mempermudah akses rakyat. “Kalau perlu, pagarnya diperendah dan tidak ditutup rapat-rapat. Polisi tetap bisa mengawal jalannya aksi. Demonstrasi sah dan dijamin undang-undang,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa DPR harus kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. “Jangan sampai rakyat merasa tidak memiliki rumah di gedung parlemen yang dibangun dari uang mereka sendiri,” pungkasnya. (Frd)
Baca Juga: Gerakan 17+8: Rakyat Beri Deadline ke Presiden, DPR, TNI, dan Polri
