Editor Indonesia, Jakarta — Pemerintah berkomitmen menertibkan operasional panti asuhan di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul banyaknya lembaga pengasuhan anak yang tidak memiliki izin resmi dan belum terakreditasi, bahkan terindikasi melakukan praktik ilegal seperti perdagangan bayi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan, pihaknya akan menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pekan depan guna membahas langkah konkret penataan panti asuhan.
“Minggu depan kami akan rapat dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk menyusun rencana pelaksanaan program Presiden Prabowo terkait perlindungan anak,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, dikutip Selasa (29/7/2025).
Adapun tujuan dari rencana pertemuan Gus Ipul dengan Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tersebut adalah untuk menertibkan panti asuhan yang belum memiliki izin dan akreditasi.
Ribuan Panti Belum Akreditasi
Menurut Gus Ipul, hingga kini masih terdapat ribuan panti asuhan di Indonesia yang belum terakreditasi dan tidak mengantongi izin resmi.
“Terus terang saja, masih banyak panti-panti asuhan yang tidak memiliki izin dan belum akreditasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak dari panti tersebut justru dikelola hanya untuk kepentingan mencari donasi atau keuntungan pribadi, bukan benar-benar untuk kesejahteraan anak.
“Bahkan, sebagian hanya untuk mencari uang, untuk mencari donasi,” katanya.
Sanksi Tegas: Ditutup Jika Tak Berizin
Kementerian Sosial menegaskan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak tanpa izin akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kemungkinan penutupan.
“Kalau tidak ada izin, kami akan minta pihak yang berwenang untuk menutup. Terutama jika mereka masih enggan mengurus legalitas formalnya,” pungkas Gus Ipul. (Frd)
