Editor Indonesia, Jakarta – Kontroversi muncul usai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu (2/7/2025). Dalam forum tersebut, Bahlil menyebut Indonesia dapat menghentikan impor solar jika mandatori campuran biodiesel 50% (B50) diterapkan.
Namun pernyataan itu langsung menuai kritik tajam dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, pernyataan tersebut tidak akurat dan menyesatkan publik. Ia menjelaskan bahwa sejak implementasi program B30, Pertamina bahkan sudah tidak lagi melakukan impor solar—justru melakukan ekspor.
“Sejak mandatori B30 dijalankan oleh Pertamina, impor solar sudah tidak dilakukan lagi. Kini malah mandatori B40 sudah diterapkan oleh Pertamina. Jadi kalau dibilang B50 bisa menghentikan impor, itu sangat menyesatkan,” tegas Yusri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (3/7/2025).
Yusri menambahkan bahwa impor solar yang masih terjadi selama ini berasal dari badan usaha swasta, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan. “Sekali lagi, bukan oleh Pertamina,” tegasnya.
Lebih lanjut, CERI menyayangkan tidak adanya klarifikasi atau bantahan dari anggota DPR Komisi VII yang hadir dalam rapat tersebut. Menurut Yusri, hal itu memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana para wakil rakyat memahami isu strategis di sektor energi.
“Apakah anggota DPR Komisi VII tidak memahami fakta ini? Padahal mereka bekerja dengan dukungan staf ahli yang digaji negara,” sindirnya.
Yusri menyebut bahwa simpang siurnya informasi dari pejabat publik hingga wakil rakyat semakin membingungkan masyarakat. “Kami sebagai rakyat kecil jadi bingung, informasi mana yang seharusnya kami percayai,” katanya.
Analisis: Publik Butuh Kejelasan, Bukan Gimik Politik Energi
Pernyataan pejabat tinggi negara yang keliru, apalagi dalam isu vital seperti ketahanan energi, tidak hanya memicu kebingungan publik, tetapi juga bisa berdampak pada kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, pernyataan Menteri ESDM seharusnya didukung data konkret dan diverifikasi sebelum disampaikan di forum resmi.
Di sisi lain, peran DPR sebagai mitra pengawas eksekutif semestinya tidak pasif. Diamnya anggota Komisi VII dalam menanggapi pernyataan yang janggal justru menimbulkan tanda tanya: apakah terjadi pembiaran atau memang kurangnya literasi sektor energi di kalangan wakil rakyat?
Isu ini menjadi pengingat penting bahwa sektor energi bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan publik luas. Saat pemerintah dan parlemen gagal menyajikan narasi yang akurat dan selaras, masyarakatlah yang akhirnya jadi korban dari kebisingan informasi.
Jejak digital sebagai bukti bahwa Pertamina sudah tidak lagi impor solar, bisa dibaca di laman berikut;
- Sumber: detikFinance – Berita Ekonomi Bisnis, dan Investasi Hari Ini
https://search.app/N3xGe - Berkat Biodiesel, Pertamina Sudah Tak Lagi Impor Solar https://share.google/F6tSF2CY2sTdeMJCn
- Stok Berlimpah, Pertamina Usulkan Impor Solar Badan Usaha Swasta Dihentikan – Dunia Energi https://share.google/QSpxgUOqXyTy9qJyV. (Her)
