Editor Indonesia, Jakarta – Perombakan jajaran direksi dan komisaris di lingkungan Pertamina dan subholding-nya kembali menyita perhatian publik. Banyak yang berharap langkah ini menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola dan kinerja BUMN energi strategis tersebut. Namun, tak sedikit pula yang pesimistis, menilai bahwa perubahan ini tak lebih dari rotasi kepentingan semata.
Salah satu yang mengkritisi komposisi baru ini adalah Yusri Usman, Pengamat Migas dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Saat dimintai tanggapan, Yusri memberikan penilaian tajam, terutama terkait Pertamina International Shipping (PIS) dan peran para komisaris di sejumlah subholding.
“Untuk Direksi Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Pertagas saya nilai cukup baik. Namun, untuk PIS, saya melihat ada nama yang terindikasi terlibat dalam kasus tata kelola minyak dari 2018 hingga 2023, yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung,” ucap Yusri kepada editorindonesia.com, Kamis (10/7/2025)
Komisaris Tak Lagi Tajam Mengawasi
Lebih lanjut, Yusri menyoroti lemahnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, khususnya di Pertamina Patra Niaga.
“Komisarisnya tidak bisa diharapkan memainkan perannya sebagai pengawas. Kita kehilangan sosok seperti Ahok yang dulu berani bersuara kritis dan mendorong transparansi dari dalam,” kata Yusri.
Menurut alumni UGM ini, idealnya komisaris berasal dari kalangan profesional yang benar-benar memahami proses bisnis di Pertamina, misalnya mantan direksi yang memiliki rekam jejak bersih dan prestasi selama menjabat.
“Kalau dari mantan direksi yang punya pengalaman dan integritas, mereka bisa memperkuat kinerja direksi baru, karena sudah tahu medan dan tantangannya. Tapi sekarang, faktanya banyak komisaris yang tidak punya pengetahuan mendalam tentang bisnis Pertamina. Mereka cenderung jadi penonton saja, makan gaji buta. Ini hanya buang-buang uang perusahaan,” ucapnya dengan tegas.
Perubahan yang Ditunggu: Bukan Kosmetik
Dengan komposisi seperti ini, Yusri meragukan akan ada perubahan fundamental dalam tata kelola Pertamina. Ia berharap ke depan pemerintah lebih selektif dalam menempatkan figur-figur strategis di tubuh BUMN energi, agar perusahaan tidak terus-menerus menjadi arena kompromi politik atau bagi-bagi kue kekuasaan. (Didi)
