Editor Indonesia, Bangkok – Thailand kembali diguncang gejolak politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra, Jumat (29/8/2025). Paetongtarn dianggap melanggar etik terkait percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu.
Dalam putusan 6-3, para hakim menilai pernyataan Paetongtarn dalam pembicaraan itu merusak kehormatan jabatan PM dan bangsa Thailand karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan politiknya. Putusan MK ini bersifat final dan tidak bisa digugat.
Keputusan tersebut langsung berdampak pada perekonomian. Indeks saham acuan Thailand turun 1,1%, sementara nilai baht melemah 0,2% terhadap dolar AS.
Tiga Kali Shinawatra Tumbang
Paetongtarn, 39 tahun, menjadi anggota ketiga keluarga Shinawatra yang dipaksa mundur dari jabatan PM sebelum menuntaskan masa jabatan. Sebelumnya, ayahnya Thaksin, bibinya Yingluck, serta kerabat lainnya juga digulingkan lewat jalur hukum maupun tekanan politik.
Kasus Paetongtarn bermula dari petisi sejumlah senator yang menuduhnya melanggar etik karena isi percakapan teleponnya dengan Hun Sen bocor ke publik. Dalam rekaman yang dirilis Hun Sen, Paetongtarn dinilai tunduk pada pemimpin asing dan kritis terhadap militer Thailand. Kondisi ini memicu kecaman publik serta aksi protes yang menuntutnya mundur.
Meski sudah meminta maaf dan menegaskan percakapan itu direkam tanpa sepengetahuannya, Paetongtarn menolak tuduhan salah etika. Ia menyebut tujuannya hanya untuk meredakan ketegangan perbatasan dengan Kamboja.
Pemerintahan Pheu Thai Terancam
Pemecatan ini semakin mengguncang koalisi Partai Pheu Thai yang didukung Thaksin. Berdasarkan konstitusi, parlemen kini dapat memilih perdana menteri baru, dengan Chaikasem Nitisiri disebut sebagai kandidat utama dari kubu pemerintah.
Namun, putusan MK menimbulkan keraguan atas kesepakatan politik yang sebelumnya memungkinkan Pheu Thai berkoalisi dengan partai-partai konservatif. Kesepakatan itu pula yang membuat Thaksin bisa pulang dari pengasingan 15 tahun setelah Pemilu 2023.
Sejumlah analis menilai langkah MK ini bagian dari pola panjang elite konservatif Thailand yang kerap menggunakan jalur hukum untuk melemahkan pemerintahan terpilih. Sejak didirikan pada 1997, MK sudah menggulingkan lima perdana menteri, termasuk mereka yang terkait erat dengan keluarga Shinawatra.
Dampak ke Ekonomi
Ketidakstabilan politik Thailand semakin menekan kepercayaan investor asing. Tahun ini, investor dilaporkan telah melepas saham senilai US\$2,3 miliar. Pertumbuhan ekonomi Thailand pun hanya rata-rata 2% per tahun dalam satu dekade terakhir, jauh tertinggal dari Indonesia dan Filipina.
Krisis politik ini datang hanya sepekan setelah pengadilan Bangkok membebaskan Thaksin dari dakwaan pencemaran nama baik raja sebuah sinyal bahwa pengaruh politiknya masih kuat. Meski demikian, Thaksin masih menghadapi vonis Mahkamah Agung bulan depan terkait kasus korupsi. (Frd)
