Editor Indonesia, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek kereta cepat Whoosh akan terus berjalan meski dibayangi polemik dan beban finansial. Ia meminta publik dan para pemangku kepentingan untuk menghentikan perdebatan, karena dirinya siap menanggung penuh tanggung jawab atas keberlangsungan proyek strategis tersebut.
“Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari, saya nanti tanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menekankan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melayani rakyat. Ia menegaskan, ujung dari segala kebijakan dan proyek besar tetap berada di pundak presiden.
“Teknologi semua sarana tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab presiden, jadi saya bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan telah menginstruksikan agar proyek kereta cepat Whoosh diperpanjang hingga Banyuwangi, tidak berhenti di Surabaya seperti rencana semula.
“Jangan cuma dihitung kita bayar utang Rp1,2 triliun tiap tahun, tapi hitung juga manfaat lainnya — pengurangan polusi hingga memangkas waktu perjalanan,” jelasnya.
Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat kerugian Rp951,48 miliar dari operasional Whoosh sepanjang semester I-2025. Kerugian tersebut bersumber dari porsi kepemilikan KAI sebesar 58,53% dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pengelola Whoosh.
Jika dihitung secara tahunan, nilai rugi mencapai sekitar Rp1,9 triliun, sementara sepanjang 2024 KAI mencatat kerugian Rp2,69 triliun dari PSBI.
Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah menyiapkan langkah jangka panjang untuk menata utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
Proyek KCJB yang semula bernilai US$6 miliar (Rp91,8 triliun) kini membengkak menjadi US$7,2–7,3 miliar (Rp110–115 triliun). Pembengkakan biaya US$1,2 miliar tersebut ditanggung 60% oleh konsorsium Indonesia dan 40% oleh konsorsium China.
Skema pembiayaan proyek terdiri atas 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% ekuitas konsorsium. Untuk menutup cost overrun, pemerintah telah menyuntikkan PMN Rp3,2 triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar US$448 juta yang diteruskan ke KCIC.
Secara total, utang proyek mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga awal 3,4% per tahun, atau setara beban bunga US$120,9 juta per tahun. Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun. (Did)
