Editor Indonesia, Jakarta – Program makan bergizi gratis menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rachmat Pambudy, lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, masalah kekurangan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan pekerjaan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari pemerhati ketenagakerjaan, Dani Satria. Ia menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penciptaan lapangan pekerjaan tidak seharusnya dibandingkan karena keduanya memiliki fokus yang berbeda.
“Saya tidak sependapat dengan pernyataan Bapak Menteri PPN. Program Makan Bergizi Gratis dan penciptaan lapangan pekerjaan tidak bisa dibandingkan karena memiliki peran masing-masing. Jika harus memilih mana yang lebih penting, saya justru melihat penciptaan lapangan pekerjaan layak lebih dibutuhkan, terutama bagi masyarakat usia produktif,” ujar Dani Satria dalam siaran persnya yang dikutip pada Sabtu (29/03/2025).
Lapangan Pekerjaan Jadi Prioritas Mendesak
Dani menekankan bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan layak saat ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri nasional telah menjadi masalah serius. Menurutnya, kurangnya pekerjaan layak berimbas langsung pada kesejahteraan keluarga, termasuk akses terhadap makanan bergizi.
“Dengan adanya pekerjaan yang layak, efek domino terhadap kesejahteraan keluarga akan lebih besar, termasuk terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi,” tegasnya.
Meski mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang baik, Dani mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan sektor ketenagakerjaan. Jika kondisi ketenagakerjaan memburuk, daya beli masyarakat juga akan terpengaruh, yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi dan memperburuk kesejahteraan sosial.
“Penciptaan pekerjaan yang layak bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap pemerintah bisa lebih menyeimbangkan kebijakan antara ketenagakerjaan dan pemenuhan gizi masyarakat,” pungkasnya.
Pernyataan Menteri PPN/Bappenas ini pun memicu perdebatan di berbagai kalangan. Kebijakan mana yang lebih prioritas—pemberian makan bergizi gratis atau penciptaan lapangan pekerjaan? Yang jelas, keduanya merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang lebih rasional adalah dengan lapangan kerja maka kepala keluarga memiliki penghasilan untuk makan bagi keluaganya. (Har)
