Editor Indonesia, Jakarta – Proses transisi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya tergabung dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) hampir sepenuhnya rampung pada pekan ketiga Januari 2025.
Di bawah kepemimpinan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Kementerian UMKM kini memiliki struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024. Struktur tersebut terdiri dari lima unit kerja eselon I, yaitu:
1. Sekretariat Kementerian,
2. Deputi Bidang Usaha Mikro,
3. Deputi Bidang Usaha Kecil,
4. Deputi Bidang Usaha Menengah,
5. Deputi Bidang Kewirausahaan,
6. Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM (Smesco Indonesia).
Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa kementerian ini membawa semangat baru untuk menjadi mitra strategis jutaan pengusaha UMKM di Indonesia. “Proses transisi Kementerian UMKM merupakan program prioritas jangka pendek. Kami ingin memastikan perubahan struktur organisasi berjalan mulus dan memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM,” ungkap Arif Rahman di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Dalam waktu dekat, pada Rabu, 15 Januari 2025, Menteri UMKM akan meluncurkan logo baru sekaligus melantik seluruh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian UMKM. Acara ini akan diselenggarakan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Program Strategis untuk UMKM Naik Kelas
Arif menjelaskan bahwa kementerian akan fokus pada inovasi dalam berbagai program strategis yang mendukung ekosistem UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Salah satu program unggulan adalah aplikasi “Sapa UMKM,” sebuah super app yang dirancang untuk mengintegrasikan program pengembangan UMKM lintas sektor.
Selain itu, sembilan program strategis utama akan segera dijalankan:
1. Sapa UMKM untuk integrasi program pemberdayaan lintas sektor,
2. Penghapusan piutang macet bagi pelaku UMKM, sesuai PP No. 47 Tahun 2024,
3. Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM,
4. Pelatihan dan pendampingan usaha,
5. Keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis dan perumahan rakyat,
6. Bantuan peralatan atau sarana usaha,
7. Transformasi usaha melalui formalisasi dan sertifikasi,
8. Perluasan akses pembiayaan,
9. Pengembangan dan penguatan kewirausahaan.
Penghapusan piutang, salah satu program utama, ditargetkan menjangkau satu juta pengusaha UMKM, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian UMKM juga akan menempati kantor baru di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, dengan dukungan 491 ASN yang telah disiapkan. Dengan transisi Kementerian UMKM rampung maka siap menjadikan UMKM naik kelas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan lebih dari 60 juta usaha, UMKM bagaikan lilin-lilin kecil yang menciptakan cahaya harapan dan menggerakkan roda ekonomi,” tegas Arif. (Har)
