Editor Indonesia, Jakarta – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui secara terbuka bahwa praktik pungutan liar (pungli) masih terjadi dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Ya, kita enggak bisa menutupi, ada pungli. Dan kita sudah ngomong, itu harus diberantas,” tegas Rano saat ditemui di Ruang Pola, Gedung Pemprov Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Namun ketika ditanya langkah konkret untuk memberantas praktik tersebut, Rano justru sempat terdiam dan termenung beberapa saat. Mantan Wakil Gubernur Banten itu tak langsung menjawab pertanyaan wartawan terkait strategi Pemprov dalam menghentikan praktik pungli yang disebut-sebut terjadi setiap tahun saat perekrutan PPSU.
Pernyataan Rano tersebut muncul usai menerima laporan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis. Ali mengungkap adanya laporan warga mengenai praktik pungli dalam seleksi PPSU, khususnya di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Rano menyatakan bahwa isu pungli PPSU sebenarnya telah menjadi perhatian sejak masa kampanye Pilkada 2024.
“Dari awal kampanye sudah kita wanti-wanti. Ada PPSU yang harus bayar puluhan juta untuk bisa diterima. Itu enggak bisa diterima. Harus langsung ditindak,” kata Rano. Ia menambahkan, Pemprov akan menelusuri dan menindak pelaku praktik kotor tersebut. “Iya lah (kita cari oknumnya),” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga soal adanya pungli oleh oknum kepada pelamar PPSU.
“Ini dzalim. Sama saja memeras orang miskin. Masuk kerja saja sudah susah, ini malah diperas dengan modus pungli,” kata Ali.
Ia mendesak Pemprov dan Inspektorat DKI untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dan mengusut tuntas praktik ini. Menurutnya, dugaan pungli rekrutmen PPSU bukan masalah baru.
“Sudah lama ini terjadi. Bahkan disebut-sebut lurah, kasi, dan sekkel pasti tahu. Uang punglinya diduga dibagi-bagi antar oknum di kelurahan itu,” ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta belum merilis pernyataan resmi terkait tindak lanjut investigasi atau hasil pemeriksaan internal menyusul laporan tersebut. (Sar)
