Editor Indonesia, Jakarta — Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas, Rabu (12/11/2025).
Sejumlah anggota Dewan memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk penolakan terhadap rancangan yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi publik dan hasil pembahasan di tingkat komisi.
Kericuhan terjadi usai penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda APBD 2026. Beberapa fraksi menilai terdapat kejanggalan dalam alokasi anggaran, terutama terkait penghapusan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar yang sebelumnya diperuntukkan bagi warga miskin.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menjadi salah satu yang pertama menyampaikan interupsi keras. Ia menilai alasan penghapusan subsidi tersebut tidak masuk akal.
“Pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Katanya karena tidak diminati daging dan susu UHT, tapi itu tidak benar, itu bohong,” ujar Lukmanul di ruang sidang.
Nada protes juga datang dari Fraksi PSI. Anggotanya, Josephine Simanjuntak, menilai kebijakan pemangkasan anggaran justru tidak berpihak pada warga kecil.
“Di lapangan warga kesulitan mengakses pangan murah, tapi dana sosial diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar. Sementara dana hibah untuk Forkopimda dan ormas malah naik jadi Rp315 miliar. Ini tidak logis,” tegas Josephine.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat ketimbang pos hibah dan kegiatan seremonial.
Meski berbagai interupsi dilayangkan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tetap melanjutkan sidang dan menanyakan persetujuan forum terhadap Raperda APBD 2026. Namun saat sebagian anggota dewan berteriak “tidak setuju”, Khoirudin tetap mengetok palu tiga kali sebagai tanda persetujuan.
Tindakan itu langsung memicu protes lanjutan dari anggota Dewan lain yang meminta agar dilakukan voting per fraksi.
“Pimpinan, interupsi dong. Kalau begitu harusnya voting, jangan asal ketok palu,” teriak salah satu anggota yang menolak keputusan itu.
Situasi pun makin memanas hingga beberapa fraksi meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk penolakan resmi terhadap persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta 2026. (Sar)
