Editor Indonesia, Bogor — Ribuan karyawan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terancam kehilangan pekerjaan akibat penyegelan sejumlah perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, mendesak Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol untuk segera memberikan kepastian hukum dan mencabut sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak.
“Kami meminta kepada Pak Menteri agar memberikan kepastian, karena setiap hari angka pekerja yang dirumahkan terus naik,” ujar Muhsin, Minggu (5/10/2025).
“Ada ribuan karyawan di kawasan Puncak yang terdampak, namun hingga kini belum ada kejelasan hukum dari pihak kementerian,” ungkap dia
Menurut data AMBS, kebijakan penyegelan itu telah memukul keras sektor tenaga kerja di wilayah Puncak. Lebih dari 2.000 pekerja telah dirumahkan, terdiri dari 1.016 orang di kawasan Megamendung dan 1.300 lainnya terdampak langsung oleh sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Kalau sembilan perusahaan sudah dicabut sanksinya, maka yang lain pun harus mendapat perlakuan adil. Kami hanya menuntut keadilan,” tegas Muhsin.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto setelah bertemu dengan Menteri Hanif Faisol untuk menyampaikan keresahan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
“Jika tidak ada kepastian, kami akan terus berjuang. Kami siap mengadu ke Presiden dan menempuh langkah hukum, termasuk mendatangi Komisi XII DPR RI di Senayan,” ujarnya.
Muhsin juga memperingatkan agar pemerintah tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut.
“Kalau terjadi pembiaran, dampaknya berbahaya bagi perekonomian masyarakat dan menambah pengangguran di kawasan Puncak,” katanya.
Diduga Tebang Pilih
AMBS menilai kebijakan KLH yang hanya mencabut segel di sembilan perusahaan wisata bersifat tebang pilih. Menurut Muhsin, masih banyak tempat wisata dan usaha yang tetap disegel tanpa kejelasan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Kekecewaan warga semakin memuncak saat Menteri Hanif Faisol menghadiri kegiatan World Rivers Day di Cisarua, Bogor. Aliansi Masyarakat Bogor Selatan yang berusaha berdialog langsung dengan Menteri tidak berhasil bertemu.
DPR Gerindra Kritik Menteri KLH
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, juga mengkritik keras langkah Menteri Hanif yang dianggap gegabah dalam menyegel tempat wisata di Puncak.
“Saya menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian, dan sewenang-wenang,” tegas Mulyadi, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Mulyadi, Menteri Hanif harus memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Bogor Selatan yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Warga Puncak tidak seperti di Kalimantan yang hidup dari tambang. Mereka menggantungkan hidup di sektor wisata. Jadi jangan membunuh mata pencaharian rakyat kecil,” katanya.
Mulyadi menegaskan bahwa sebelum mengambil kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan hajat hidup masyarakat serta mendukung program Asta Cipta Presiden Prabowo, salah satunya tentang penciptaan lapangan kerja.
“Sektor wisata berbasis alam justru memberikan banyak manfaat ekonomi, dari pendapatan daerah hingga penguatan UMKM lokal,” jelasnya.
Suara Pekerja: “Kami Gantungkan Hidup di Sini”
Sementara itu, salah satu pekerja yang terdampak, Rahmat Shaleh (30), mengungkapkan keresahannya melalui sebuah video di platform TikTok. Ia telah bekerja selama dua tahun sebagai gardener di salah satu ekowisata di Megamendung yang kini disegel.
“Harapan saya, semoga perusahaan ini jangan ditutup. Kalau sampai ditutup, kami harus bagaimana lagi? Kami menggantungkan hidup dari pekerjaan ini,” ujarnya penuh harap.
Rahmat juga memohon kepada Presiden Prabowo untuk membantu para pekerja menghadapi kebijakan KLH.
“Mohon Pak Presiden Prabowo, tolong kami atas kebijakan Menteri KLH yang akan menutup Ekowisata tempat kami mencari nafkah. Kami dan warga hidup dari pekerjaan ini,” ujarnya. (Har)
Baca Juga: Ekowisata Jadi Jalan Baru Pariwisata Indonesia
