Editorindonesia, Jakarta – Satu negara banyak ibu kota, isu itu muncul di tengah persiapan pindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke IKN Nusantara. Ide agar legislator dan senator tetap berkantor di Senayan. Maka selain pusat jadi pusat kegiatan ekonomi, Jakarta kelak tetap menjadi pusat kegiatan DPR/MPR dan DPD RI seperti selama ini.
Wacana agar Jakarta menjadi Ibu Kota Legislasi RI disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi dalam rapat kerja dengan pemerintah tentang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Daerah Khusus Jakarta, pada Senin, 18 Maret 2024. Namun usulan tersebut Kementerian Dalam Negeri langsung tolak.
“Jangan biarkan kami saja yang di sana (IKN), kita harus bersama pimpinan dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah tetap berkeinginan kita pindah penuh semua ke sana,” tegas Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam rapat tersebut.
Di negara lain
Ada banyak negara yang ibu kotanya hanya untuk pusat kegiatan pemerintahannya. Sedangkan kegiatan ekonomi dan parlemen dipusatkan di kota lain. Paling terkenal di antaranya adalah Amerika Serikat (Washington D.C.), Australia (Canberra) dan Pakistan (Islamabad).
Selain itu negara yang memiliki beberapa ibu kota, yakni:
Afrika Selatan
Negara di ujung selatan benua Afrika ini memiliki tiga ibukota yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pretoria sebagai ibukota eksekutif, Bloemfontein menjadi ibukota yudikatif lalu Cape Town adalah ibukota legislatif dan pusat kegiatan ekonomi.
Belanda
Amsterdam yang lebih dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi, sebenarnya adalah ibukota yang resmi berdasarkan konstitusi Belanda. Namun hingga kini kegiatan pemeritahan pusat dan parlemen tetap di Den Haag (The Hague).
Bolivia
Negara di Amerika Selatan ini memiliki dua ibu kota. Sucre adalah pusat bagi legistlatif dan yudikatif. Sedangkan kegiatan eksekutifnya berpusat La Paz.
Chili
Negara yang gurun dataran tingginya beberapa kali menjadi rute Paris-Dakkar Rally ini memusatkan kegiatan ekonomi dan pemerintahannya di Santiago. Sedangkan untuk parlemennya, memusatkan kegiatan di Valparaiso.
Malaysia
Banyak yang menyebut bahwa Putrajaya adalah ibu kota pemerintahan Malaysia. Tidak terlalu keliru sih, tetapi lebih tepatnya Putrajaya adalah pusat kegiatan pemerintahan federal Malaysia. Sedangkan eksekutif, legislatif dan yudikatifnya tetap di Kuala Lumpur yang juga pusat kegiatan ekonomi Malaysia.
Pantai Gading
Negara di Afrika Barat ini memusatkan kegiatan eksekutif dan legislatifnya di Yamoussoukro. Sedangkan pusat kegiatan ekonomi adalah Abidjan yang merupakan kota terbesarnya.
Portugal
Lisbon atau Lisabon adalah ibu kota resmi yang adalah pusat eksekutif dan legislatif. Sedangan untuk kegiatan ekonomi dan peradagngannya berada di Porto.
Sri Lanka
Pernah mendengar Sri Jayawardenepura Kotte? Itu bukan nama orang, melainkan nama ibu kota legislatif Sri Lanka. Pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi berada di Kolombo.
Tanzania
Secara de facto Dodoma adalah ibukota pemerintahannya sejak 1996. Namun banyak yang mengira bahwa Dar es Salaam yang adalah pusat kegiatan ekonomi sebagai ibu kota Tanzania.
Keuntungan pisah ibu kota
Manfaat pemisahan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di antaranya memberikan kesempatan pertumbuhan ekonomi di daerah baru. Harapannya adalah bisa memeratakan pembangunan meskipun itu hanya sebatas di daerah sekitar ibu kota baru saja.
Keuntungan yang lain adalah:
Pemisahan kekuasaan. Dengan memiliki ibukota terpisah untuk pemerintahan, ekonomi dan legislatif yang semuanya penting bagi negara, maka pemisahan kekuasaan dapat lebih baik. Ini dapat mencegah terjadinya dominasi satu wilayah terhadap lainnya dan hingga mendorong keseimbangan kekuasaan.
Fokus kebijakan daerah. Memisahkan fungsi-fungsi penting ke wilayah berbeda memungkinkan fokus yang lebih besar terhadap masing-masing fungsi tersebut. Misalnya pemerintahan di ibukota yang didedikasikan sebagai pusat kegiatan ekonomi bisa mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang lebih mendukung bisnis dan investasi.
Kepadatan dan kemacetan. Demi mengurangi kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas di Jakarta juga sering pemerintah sampaikan dalam isu IKN. Di dalam konteks Indonesia, alasan tersebut sebenarnya tidak relevan sebab mayoritas pegawai pemerintahan bertempat tinggal di kota-kota satelit dan mereka punya andil kurang dari 7% terhadap kemacetan lalu lintas (data Pemprov DKI Jakarta per 2022) di jalan-jalan utama Jakarta.
Kerugian memisahkan ibu kota
Kekurangan terbesar dari pemisahan ibu kota adalah membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur baru dalam waktu cepat. Di daerah yang baru dibuka akan rawan terdampak kerusakan lingkungan, terjadi ketidakseimbangan pembangunan dengan wilayah sekitarnya yang berpotensi menjadi bibit perpecahan sosial.
Masalah lainnya adalah:
Pemborosan sumber daya. Mempertahankan beberapa pusat kegiatan penting bisa menjadi mahal. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur, mengelola birokrasi tambahan, dan mempertahankan layanan publik di setiap ibukota.
Ketidakefisienan administratif. Pemisahan wilayah administratif dapat membingungkan dan menghasilkan duplikasi birokrasi. Ini bisa menyebabkan praktek yang tidak efisien dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Potensi konflik regional. Di dalam beberapa kasus, memiliki ibu kota terpisah-pisa dapat meningkatkan ketegangan antar wilayah. Adanya pusat-pusat kekuasaan yang terpisah bisa menjadi sumber perselisihan politik dan sosial antar daerah.
Ketidakpraktisan Logistik. Koordinasi antara ibukota yang terpisah bisa menjadi tantangan logistik, terutama dalam situasi darurat atau krisis nasional. Transportasi dan komunikasi antar wilayah mungkin tidak seefisien jika dibandingkan dengan sistem yang terpusat.
Meskipun memiliki kelebihan, model dengan ibu kota terpisah adalah pilihan yang kompleks dan tergantung konteks sejarah, politik dan geografis dari masing-masing negara. Upaya mengatasi kekurangan sepenuhnya tergantung kepada kemauan politik yang konsisten dan konsekwen atas keputusan yang telah diambil. (Luhur Hertanto/EI-1)
