Editor Indonesia, Tegal – Sensus Ekonomi merupakan amanah Undang-Undang sekaligus kompas pembangunan ekonomi daerah. Data yang dihasilkan akan membantu kepala daerah menentukan arah kebijakan dan memetakan potensi lokal secara objektif.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi bertema “Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat” di Hotel Khas, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (31/10/2025).
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting pemerintah untuk memetakan potensi usaha nasional. Saya mengimbau masyarakat agar jujur memberikan data supaya hasilnya akurat,” ujar Fikri Faqih.
Politikus PKS yang juga anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah IX itu menambahkan, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan bantuan sosial dan program pembangunan berbasis data riil.
“Data sensus akan membantu kepala daerah menentukan arah kebijakan dan pemetaan potensi lokal secara objektif,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan mengakomodasi perubahan besar di dunia usaha, termasuk digitalisasi.
“Berdasarkan Sensus 2016, ada sekitar 4,1 juta unit usaha di Jawa Tengah. Perubahan sektor usaha perlu diperbarui agar datanya valid dan relevan,” kata Endang.
Kepala BPS Kota Tegal, Eman Sulaeman, menambahkan bahwa pada sensus sebelumnya tercatat ada sekitar 35.000 usaha di wilayahnya.
“Data itu akan diverifikasi ulang agar sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya. (Sup)
Baca Juga:BPS Kembali Buka Lowongan Calon Mitra Statistik 2025 Tugas Sensus dan Survei Secara Rutin
