Editor Indonesia, Jakarta – District Blok M, yang pernah dipuji sebagai pusat kuliner baru ibu kota, kini mendadak muram. Banyak kios tutup, tenant hengkang, dan suasana tak seramai dulu. Bukan karena pembeli berkurang, melainkan karena biaya sewa kios yang melambung tinggi.
Sewa Naik Tak Wajar
Beberapa pedagang mengaku kenaikan tarif terjadi dalam hitungan bulan. Ada yang tiba-tiba diminta menambah Rp7 juta per bulan, ada pula yang dipatok hingga Rp25 juta untuk dua bulan. Bahkan, ada kios bocor saat hujan tapi tetap dikenai sewa Rp15 juta per bulan.
“Kalau sewa setinggi itu, jelas tidak masuk akal. Kami UMKM, bukan perusahaan besar,” keluh seorang tenant.
Padahal, kesepakatan awal antara pemerintah dengan koperasi pengelola hanya mematok tarif Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Lonjakan harga yang tak sesuai perjanjian inilah yang membuat UMKM tercekik.
Suara Kopema: Kami Hanya Jalankan Mandat MRT
Sementara itu Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema), koperasi yang ditunjuk mengelola, buka suara melalui penasihatnya, Mumu Mujtahid, sebagaimana dinukil dari detik, “Kalau pertanyaannya bener nggak sih naik sewanya? Ya benar. Terus siapa yang naikin? MRT”
“Kopema hanya menjalankan mandat dari MRT, perjanjian baru itu diteken sekitar sepuluh hari lalu.” ujarnya
Mumu juga menjelaskan bahwa Kopema bahkan sudah menalangi pembayaran Rp 259 juta kepada MRT pada akhir Agustus 2025 meski beberapa pedagang masih menunggak. Anehnya, MRT tetap mengizinkan pedagang tersebut keluar, meski belum melunasi tagihan.
Mumu mengungkapkan harapannya agar semua pihak duduk bersama dan mencari solusi, bukan langsung keluar atau berseteru:
“Kita hanya ingin semuanya jelas dan adil. Kalau ada keberatan, ayo duduk bareng.”
Klarifikasi MRT
Dilain pihak, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menegaskan pihaknya tidak mengetahui adanya kenaikan harga yang disebut-sebut membebani para pelaku UMKM. Menurut dia, tagihan yang diterapkan seharusnya masih mengacu pada kesepakatan awal.
“Ini tiba-tiba, karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan,” kata Tuhiyat saat meninjau kawasan Blok M, Rabu (3/9/2025).
Tuhiyat menambahkan, kerja sama antara MRT Jakarta dan Kopema sudah berjalan sejak penugasan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1 Januari 2025. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika ada tambahan biaya yang dibebankan kepada penyewa kios.
“Sejak kita ditunjuk oleh pemerintah provinsi menata kawasan ini, 1 Januari 2025. Yang itu (kenaikan tarif sewa) kita tidak tahu. Karena kami tidak diberitahu,” ungkapnya.
Teguran Keras Gubernur
Situasi ini membuat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung ke lokasi. Ia menegur pihak MRT Jakarta dan koperasi yang bekerja sama dalam pengelolaan kios.
“Kalau sewa tidak sesuai kesepakatan, maka kerja sama ini lebih baik dihentikan. Tidak boleh UMKM dibebani biaya yang melampaui kemampuan mereka,” tegas Pramono.
Selain menindak tegas pihak pengelola, Pramono juga menawarkan solusi praktis. Para pedagang di District Blok M disarankan pindah ke Blok M Hub, area yang sepenuhnya dikelola MRT Jakarta.
Untuk meringankan beban, Pemprov memberi gratis sewa selama dua bulan pertama. Setelah masa gratis berakhir, tarif sewa akan dinegosiasikan langsung antara pedagang dengan MRT agar tetap wajar.
“Blok M Hub fasilitasnya lebih baik, bersih, dan ber-AC. Kami ingin UMKM tumbuh tanpa harus terbebani sewa yang tidak masuk akal,” kata Pramono.
Langkah cepat ini diapresiasi banyak pihak, termasuk anggota DPD RI Fahira Idris. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pada pelaku usaha kecil.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jakarta. Pemerintah harus selalu hadir melindungi mereka,” ujarnya. (Frd)
