EditorIndonesia, Jakarta – Swedia secara resmi menyerukan Uni Eropa untuk menghentikan perjanjian perdagangan dengan Israel selama konflik berdarah di Jalur Gaza terus berlangsung. Seruan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Kamis (31/7/2025), menjadikannya negara Eropa kedua setelah Belanda yang secara terbuka mendorong pemutusan kerja sama dagang dengan Tel Aviv.
“Situasi di Gaza benar-benar mengerikan,” tulis Kristersson melalui akun X (dulu Twitter), seperti dikutip dari AFP.
“Karena itu, Swedia menuntut agar Uni Eropa segera membekukan bagian perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.”ujarnya lebih lanjut.
Kristersson menegaskan bahwa Israel gagal memenuhi kewajiban internasionalnya, terutama dalam memastikan akses bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza. Ia mendesak Israel agar membuka jalur bantuan tanpa hambatan, terutama menyusul laporan terbaru dari PBB yang menyebut lebih dari 32.000 warga sipil tewas sejak perang pecah kembali pada Oktober 2024.
Belanda Mulai Lebih Dulu
Sikap Swedia ini mengikuti langkah Belanda yang sebelumnya pada Selasa (29/7/2025) mengancam akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dari perjanjian kerja sama dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung hubungan ekonomi dengan negara yang “tidak menghormati kewajiban kemanusiaannya.”
Langkah dua negara Nordik ini diyakini akan memberi tekanan tambahan bagi Uni Eropa yang tengah terpecah dalam menyikapi agresi Israel ke Gaza.
Uni Eropa Mitra Dagang Utama Israel
Menurut data resmi Uni Eropa, blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Israel, mencakup hampir 33 persen dari total perdagangan global negara itu. Perjanjian asosiasi antara UE dan Israel yang ditandatangani pada 2000 menyediakan akses preferensial pasar dan kerjasama politik, yang kini dinilai sejumlah negara sudah tak relevan lagi di tengah pelanggaran HAM yang terus terjadi.
Laporan rahasia dari Komisi Eropa yang bocor ke media pada akhir Juni 2025 menyebutkan bahwa Israel kemungkinan besar melanggar klausul HAM dalam perjanjian tersebut, terutama terkait serangan udara ke fasilitas sipil dan rumah sakit di Gaza.
Sementara Swedia, Belanda, Irlandia, dan Spanyol termasuk di antara negara yang semakin vokal mengecam tindakan Israel, negara-negara seperti Jerman, Austria, dan Republik Ceko tetap berada di kubu pendukung Tel Aviv. Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelumnya menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, namun menambahkan bahwa “respon harus tetap proporsional dan sesuai hukum humaniter internasional.”
Di sisi lain, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bahkan menyebut tindakan Israel sebagai genosida modern, memicu ketegangan diplomatik dengan Pemerintah Israel.
Desakan Boikot Meluas
Gelombang seruan boikot terhadap produk-produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendanaan ke Tel Aviv juga terus meningkat di kalangan masyarakat sipil Eropa. Sejumlah gerakan masyarakat di Swedia dan Belanda mulai mengampanyekan pemutusan kontrak dengan perusahaan yang terhubung dengan militer Israel, termasuk dalam sektor teknologi dan pertahanan.
Langkah Swedia dan Belanda ini menandai titik balik penting dalam diplomasi Uni Eropa terhadap Israel. Jika negara-negara besar lain seperti Prancis atau Italia ikut menyuarakan hal serupa, kemungkinan besar hubungan ekonomi dan politik Uni Eropa-Israel akan memasuki babak baru yang lebih keras. (Frd)
