Editor Indonesia, Jakarta – Pemerintah menargetkan seluruh sampah di Indonesia terkelola 100 persen pada 2029, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) mendorong percepatan langkah konkret untuk mewujudkan target ini, demi mendukung pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Pertalindo 2025 di Jakarta, Kamis (14/8/2025), bertema “Menakar Kesaktian UU 18/2008 dan PP 81/2012 dalam Pengelolaan Sampah”. Acara ini menghadirkan Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Sadewo Tri Lastiono; Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Akhmad Zainal Abidin, Ph.D.; dan Plt Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Dra. Melda Mardalina, M.Sc. Seminar yang dirangkai dengan Musyawarah Nasional (Munas) III Pertalindo ini dibuka oleh Ketua Umum DPN 2020–2025, Ilan R. Suriadi.
Ilan menegaskan, setelah 17 tahun sejak terbitnya UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan 13 tahun PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, masalah sampah belum menunjukkan perbaikan signifikan. “Jika permasalahan sampah tidak selesai, maka pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi angan-angan,” ujarnya.
Melda Mardalina memaparkan, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah melalui teknologi ramah lingkungan seperti bank sampah, TPS3R (reduce, reuse, recycle), rumah kompos, maggot BSF, material recovery facility (MRF), TPST, hingga waste-to-energy. “Yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) harus hanya residu. Sampah harus dikelola berkelanjutan agar menjadi material bernilai guna, bukan sekadar berpindah tempat,” katanya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono membagikan pengalaman daerahnya dalam mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Strateginya mencakup regulasi, edukasi masyarakat, pemilahan dari sumber, hingga menciptakan nilai ekonomis dari sampah. “Kuncinya keterlibatan masyarakat dan pemilahan sejak awal. Kami bertekad menyelesaikan pengelolaan sampah sebelum 2029,” tegasnya.
Peserta seminar, Munawir dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, NTB, mengingatkan pentingnya komitmen kepala daerah. “Kalau hanya kepala dinas yang peduli tanpa dukungan kepala daerah, persoalan sampah tidak akan selesai,” ujarnya. (RO/Didi)
Baca Juga:Lautan Sampah di Kali Depok Picu Banjir, Gubernur Dedi Mulyadi Geram
