Editor Indonesia, Taipei – Taiwan akan menggelar referendum nasional pada 23 Agustus mendatang yang akan menentukan nasib pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Maanshan, reaktor nuklir terakhir yang baru saja dinonaktifkan. Keputusan ini berpotensi mengubah arah kebijakan energi Taiwan yang selama ini dikenal anti-nuklir.
Komisi Pemilihan Umum Pusat Taiwan mengumumkan pada Jumat (23/5/2025) malam bahwa referendum ini akan menentukan apakah PLTN Maanshan dapat diaktifkan kembali, dengan syarat memenuhi standar keselamatan yang ketat. Referendum ini dipicu oleh partai oposisi pro-nuklir yang menentang kebijakan pemerintah untuk menghapus total energi nuklir pada tahun ini.
Keputusan untuk menggelar referendum ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat di Taiwan mengenai lonjakan kebutuhan listrik dari industri semikonduktor yang berkembang pesat, serta masalah keamanan energi jika terjadi blokade militer oleh China. Pada 2021, referendum serupa menghasilkan keputusan untuk menutup reaktor nuklir lainnya, namun situasi kini berbeda.
Parlemen Taiwan baru-baru ini merevisi undang-undang terkait energi nuklir, memungkinkan perpanjangan izin operasi PLTN hingga 20 tahun. Namun, Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan bahwa proses peninjauan keselamatan akan memakan waktu setidaknya 3,5 tahun, menurut estimasi Taiwan Power Co.
“Referendum ini akan menjadi momen krusial bagi masa depan energi Taiwan,” ujar seorang analis energi terkemuka.
“Hasilnya akan menentukan apakah Taiwan akan kembali mengandalkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, atau tetap pada kebijakan anti-nuklir.”
Referendum ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di seluruh Taiwan, dengan kedua belah pihak berupaya meyakinkan publik tentang manfaat dan risiko energi nuklir. Hasil referendum ini akan memiliki implikasi jangka panjang bagi kebijakan energi Taiwan dan stabilitas regional. (Frd)
