Editor Inddonesia, Bandung – Rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5) diwarnai aksi walk out atau keluar ruangan Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P).
Aksi walk-out Fraksi PDIP terjadi beberapa saat setelah pimpinan DPRD Jabar membuka rapat. Walk-out tersebut bermula ketika salah seorang anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi.
Doni menyampaikan kekecewaan Fraksi PDIP terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dianggap telah menyinggung kehormatan DPRD dalam pernyataannya pada musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu. PDI-P menilai Dedi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi mantan Bupati Purwakarta itu
“Sembilan hari lalu gubernur di acara musrenbang ada pernyataan yang menurut saya perlu disikapi. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD,” kata Doni.
“Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” imbuhnya.
Doni menambahkan, sebelum ada klarifikasi dari Dedi Mulyadi, terhadap pernyataannya di musrenbang, kata dia, pihaknya tidak perlu menyampaikan pandangan.
Tak lama kemudian, Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya kemudian mengajak seluruh anggota fraksi untuk walk-out dari ruang rapat paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono.
“Saya meminta Fraksi PDIP untuk walk out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif legislatif baik. Terima kasih. Silakan berdiri, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk-out,” tegas Memo.
Sebelumnya ketika musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR. Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang. Menurut Dedi, yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.
“Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit,” kata Dedi, Rabu (7/5/2025).
Dedi mengatakan, para raja zaman dulu tidak menyusun APBD. Bgitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.
“Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta,” ucap Dedi.
Dedi melanjutkan, kolaborasi antara lembaga itu tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.
“Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3,” tukas Dedi.
“Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam,” lanjutnya. (Har)
