Editor Indonesia, Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pengawal Pembangunan Indonesia (KP3-i), Tom Pasaribu, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secara terbuka menyebut nama-nama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga menerima pendanaan dari pihak asing.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar publik tidak disuguhkan tuduhan tanpa dasar atau sekadar retorika yang menakut-nakuti. “Pemerintah punya perangkat seperti OJK, BIN, dan BI yang bisa membongkar aliran dana asing ke LSM. Jadi seharusnya bisa diungkap secara gamblang,” kata Tom dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (2/6).
Tom menilai, keberadaan LSM yang terafiliasi dengan kepentingan asing berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan mengadu domba masyarakat. Ia bahkan menyarankan pemerintah membubarkan LSM semacam itu.
“Nasionalisme LSM yang dibiayai asing patut diragukan. Mereka bisa saja berjuang demi kepentingan luar, bukan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, Tom juga menyinggung praktik pemerintah yang diduga mendirikan atau memelihara LSM untuk menggiring opini publik. Ia meminta hal ini turut diungkap demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.
“Kalau ada LSM yang sengaja dipelihara pemerintah untuk menutupi kebijakan yang tak pro rakyat, itu juga harus dibubarkan. Ini penting agar perjalanan bangsa tidak menyimpang,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Tom bahkan menyatakan kesediaannya untuk diperiksa. “Silakan Pak Prabowo mulai dari KP3-i. Saya bersedia diperiksa. Lebih cepat lebih baik, biar tidak omon-omon,” tandasnya. (Sar)
