Editor Indonesia, Solo – Usai Penetapan di KPU, Gibran akan bertemu dengan sejumlah tokoh dari 01 dan 03. Hal itu diucapkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat ditemui awak media di Balai Kota Solo Jawa Tengah, Selasa (23/4/2024). Rencananya, pertemuan akan dilakukan usai KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada, Rabu, 24 April 2024.
“Setelah acara KPU besok, kami sudah merencanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat ditemui,” ujar Gibran.
Gibran menjelaskan ingin bertemu sejumlah tokoh untuk bersilaturahmi dengan semua pihak. Gibran ingin menggandeng semua pihak untuk menjalankan program pembangunan.
“Ditunggu setelah KPU, kami temui tokoh-tokoh, tujuannya silaturahmi, dari paslon 01 dan 03 menerima putusannya, sudah memberikan selamat,” ujar Gibran.
Ditanya wartawan apakah ingin semua lawan politiknya bersatu atau ada yang menjadi oposisi, Gibran menjelaskan koalisi partai politik merupakan keputusan ketua umum partai politik, bukan keputusannya.
Gibran pun mengungkapkan harapannya agar pasca sidang putusan MK, semua pihak dari ketiga kubu dapat bersatu. Namun dia mengakui keputusan untuk menjadi partai oposisi ataukah merapat ke pemerintahan baru menjadi kewenangan masing-masing pimpinan partai politik itu.
“Kami pinginnya itu agar bersatu semuanya. Tapi ya itu, keputusannya ada di para ketua-ketua umum ya, bukan di saya. Intinya, yang namanya merangkul, bersilaturahmi. Bukan terus masuk kabinet ya,” katanya.
Dia menilai semua pihak akan bisa bersama pemerintah untuk membangun. Termasuk partai oposisi pun menurut dia juga dapat memberikan kontribusi.
Lantaran itu, Gibran berharap acara menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih KPU bisa dihadiri semua tokoh baik dari 01 dan 03 serta berjalan lancar besok.
Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan lembaga tersebut akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).
Hasyim mengatakan keputusan itu diambil setelah MK menyatakan bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. (Bay)
