Ragam

Wagub Bali Akui Pembangunan Masif Jadi Pemicu Banjir, Janji Perketat Alih Fungsi Lahan

×

Wagub Bali Akui Pembangunan Masif Jadi Pemicu Banjir, Janji Perketat Alih Fungsi Lahan

Sebarkan artikel ini
Wagub Bali Akui Pembangunan Masif Jadi Pemicu Banjir, Janji Perketat Alih Fungsi Lahan
Bencana Banjir di Bali/Dok.tangkapan layar
pemicu banjir bali

Editor Indonesia, Denpasar — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui pembangunan masif di Pulau Dewata menjadi salah satu faktor pemicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana, pada Rabu (10/9/2025).

“Pasti ada dampak (dari pembangunan masif), semuanya ada dampak. Cuma kita harus berpikir bagaimana mencarikan solusi,” kata Giri usai meninjau posko pengungsian korban banjir di Denpasar, Kamis (11/9).

Alih-alih saling menyalahkan, Giri menekankan pentingnya menjadikan bencana banjir sebagai momentum evaluasi, terutama terkait maraknya alih fungsi lahan serta perubahan iklim ekstrem. Ia mencontohkan hujan lebat yang mengguyur Bali dalam 1,5 hari terakhir setara dengan curah hujan sebulan penuh.

“BNPB sudah menyampaikan air hujan yang semestinya turun untuk sebulan, ini turunnya hanya dalam satu setengah hari. Luar biasa memang, tapi kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita berbenah dan memperbaiki segala sesuatu dengan baik,” ujarnya.

Pemprov Bali, kata Giri, berkomitmen memperketat pembatasan alih fungsi lahan. Namun, saat ini fokus utama diarahkan pada penanganan darurat mengingat status tanggap darurat bencana yang sedang berlaku di Bali.

“Sudah pasti, alih fungsi lahan ada pembatasan,” tegasnya.

Fokus Mitigasi dan Pemulihan

Menurut Giri, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk mengantisipasi fenomena cuaca ekstrem seperti gelombang Rossby dan Kelvin yang memicu hujan deras meski Bali sedang dalam periode kemarau.

Selain itu, Pemprov Bali bersama Pemkot Denpasar berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan ganti rugi bagi pedagang yang kehilangan barang dagangan akibat banjir. Dana tersebut akan bersumber dari APBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

“Anggaran provinsi untuk kebencanaan saat ini Rp40 miliar. Jika kurang, akan dilakukan opsi realokasi atau berbagi dengan Kota Denpasar,” jelas Giri.

Adapun skema penanganan banjir meliputi:

1. Bantuan pengungsi yang ditangani Pemkot Denpasar dengan dukungan fasilitas BNPB.
2. Perbaikan infrastruktur rusak seperti jalan dan jembatan yang didukung APBN.
3. Pembersihan sampah dan penyedotan banjir terutama di kawasan pasar.
4. Pencarian korban hilang yang masih menjadi prioritas utama.

Dampak ke Pariwisata

Giri juga mengakui banjir besar kali ini bisa berdampak pada sektor pariwisata Bali. Namun ia optimistis dampaknya tidak signifikan karena penanganan bencana dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan penuh semangat gotong royong.

“Dampak pasti ada, tapi tidak begitu banyak. Justru wisatawan bisa melihat bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga masyarakat bahu membahu. Itu luar biasa,” pungkasnya. (Nay)

Baca Juga: Korban Banjir Bali Bertambah Jadi 14 Orang, Dua Masih Hilang dan 562 Mengungsi