Editor Indonesia, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan pemerintah bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi bom waktu apabila tidak segera dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Peringatan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang dialami penerima manfaat MBG di sejumlah daerah.
“Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi ‘bom waktu’ dalam meningkatkan angka kesakitan bagi penerima manfaat,” kata Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).
YLKI menuntut pemerintah bertanggung jawab atas insiden keracunan dan kerugian masyarakat akibat pelaksanaan program tersebut. Niti bahkan menyarankan penghentian sementara MBG demi memastikan perbaikan menyeluruh.
“Bila perlu segera dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna,” ujarnya.
Tuntut Standar Ketat dan Audit Dapur
YLKI menilai penerima MBG merupakan kelompok konsumen yang mengonsumsi produk negara, sehingga memiliki hak atas jaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, YLKI mendesak pemerintah memperketat standar dan higienitas makanan, serta sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Perlu ada pelatihan yang memastikan kualitas makanan MBG, juga memastikan higienitas makanan, serta sanitasi sarana dapur MBG atau SPPG,” kata Niti.
YLKI juga mendorong adanya audit menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk sistem distribusi dan penyediaan bahan baku. Selain itu, lembaga ini menyoroti penggunaan ompreng atau food tray berbahan logam yang wajib dijamin kehalalannya.
“Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif,” tegasnya.
Baca Juga: Kepala BGN Beberkan 2 Penyebab Dugaan Keracunan Program MBG
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sejak Januari hingga 22 September 2025, terdapat 4.711 kasus keracunan MBG. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, dengan rincian Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan penyebab keracunan antara lain SPPG yang masih baru dan belum terbiasa memasak dalam jumlah besar, hingga pergantian pemasok bahan baku. (Har)
Baca Juga: 467 Siswa Keracunan, BGN Hentikan Program MBG di Lebong
