Editor Indonesia, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tiga instrumen utama digunakan untuk mencapai tujuan ini.
“Kita memberikan bantalan melalui APBN dengan tiga modal, yaitu modal mengenai bansos, subsidi, maupun dari PPN yang diberikan pembebasan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pertama, bantuan sosial (Bansos). Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bansos yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bidang kesehatan, semuanya berkontribusi untuk memberikan bantalan ekonomi kepada warga.
Kedua, subsidi. APBN, jelas Sri Mulyani, memberikan dukungan melalui subsidi untuk mengendalikan harga pada sektor tertentu. Subsidi diberikan pada Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan gas LPG 3 Kilogram. Tujuannya adalah agar harga-harga ini tetap terjangkau oleh seluruh golongan masyarakat.
Ketiga, pembebasan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah, ungkap Sri Mulyani, juga memberikan pembebasan tarif PPN pada beberapa objek tertentu. Langkah ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga.
Sejauh ini pemerintah masih membebaskan pungutan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, hingga transportasi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, dapat menikmati manfaat dari kebijakan ini. Ini merupakan langkah konkret dalam memastikan bahwa RAPBN 2025 berfokus pada keberpihakan kepada rakyat secara menyeluruh.
“Ini untuk memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh detil. Artinya semua masyarakat miskin, menengah, dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Ini memang menjadi persoalan masalah sasaran,” kata dia.
Selain melalui instrumen fiskal, dukungan menjaga daya beli masyarakat juga diupayakan pemerintah melalui pengendalian inflasi hingga mendorong penciptaan lapangan kerja. (Didi)
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kebijakan Subsidi Harga Beras
Baca Juga: Luhut Ingin Ganti Subsidi Pupuk Petani Jadi BLT
