Editor Indonesia, Jakarta – Akibat server PDN down, mimpi Presiden Jokowi atas Pusat Data Nasional yang saat ini digunakan bersama kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang merupakan Pusat Data Nasional sementara berbasis cloud terancam buyar.
Gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) makin menambah gonjang ganjing proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo yang berambisi untuk melakukan efisiensi pengelolaan data dengan membangun data center.
Saat ini data center yang digadang-gadang pemerintah itu masih dalam tahap konstruksi. Alhasil, pemerintah masih menitipkan server beberapa lembaga dan kementerian ke PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Sayang, data center tersebut kemudian alami gangguan selama 3 hari dan belum pulih.
Penyediaan Pusat Data Nasional sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun, proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tengah berlangsung dan ditargetkan bisa selesai pada 2024.
Proyek kerja sama dengan pemerintah Prancis dengan nilai kontrak 164,6 juta Euro atau setara dengan Rp2,59 triliun tersebut nantinya akan mengikuti standar internasional Tier-4 dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 TB.
Selain Bekasi, PDN direncanakan akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Labuan Bajo. Pusat data ini nantinya akan mengintergerasikan data kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.
Data center itu terkait dengan program integrasi layanan digital pemerintah yakni INA Digital. Nantinya, ketika INA Digital sudah diluncurkan, seluruh aplikasi pemerintah untuk layanan masyarakat bisa diakses melalui satu portal nasional.
Adapun, pengembangan pusat data menjadi salah satu proyek yang digembar gemborkan oleh pemerintahaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai pengembangan pusat data di Tanah Air akan mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal yang saat ini masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.
Jokowi meyakini besarnya potensi ekonomi digital dan jumlah penduduk Indonesia dapat mengundang ketertarikan pemain global, seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk berinvestasi mengembangkan pusat datanya di Tanah Air.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyebut sistem PDN 2 mengalami gangguan teknis pada Kamis (20/6/2024) pukul 04.15 WIB. Dalam surat keterangan tertanggal 20 Juni 2024, Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan menjelaskan, seiring dengan gangguan tersebut, layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 kemungkinan akan mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses.
Tak ayal sejak hari kamis (20/6/2024) gangguan yang terjadi pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) telah berdampak terhadap berbagai layanan publik. Mulai dari layanan imigrasi hingga penerbangan.
Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) juga melaporkan adanya keterlambatan pada beberapa jadwal penerbangan akibat gangguan yang terjadi pada PDN.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan, proses pemeriksaan imigrasi di bandara terjadi setelah penumpang melakukan check-in dan sebelum menaiki pesawat atau boarding. Irfan menyebut gangguan pada server PDN tersebut berimbas pada antrean pemeriksaan imigrasi yang lebih panjang.
Akibat gangguan tersebut, beberapa jadwal penerbangan Garuda pun mengalami keterlambatan atau delay.
Setali tiga uang dengan Maskapai Garuda, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, dan unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Dia menjelaskan, kendala tersebut merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada PDN Kemenkominfo. Silmy mengatakan, berupaya memulihkan layanan keimigrasian dengan memanfaatkan data backup PDN.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy dalam keterangan resmi, Jumat (21/6/2024).
Sementara itu dikutip dari Antara, Ahad (22/6/2024), pakar keamanan siber, Pratama Persadha mengatakan, jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, risiko yang mengancam makin besar karena tidak hanya mengganggu layanan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran data pribadi.
Yang lebih berbahaya lagi, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN. Kebocoran data yang terjadi tidak hanya akan menimpa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, tetapi juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data masyarakat Jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, Pratama menduga ada kemungkinan masalah yang terjadi pada PDN karena serangan siber dengan metode ransomware seperti halnya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya.
Karena apabila memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis, menurut Pratama, tentu tidak akan memakan waktu selama itu. Masalah suplai listrik juga bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lainnya atau menggunakan generator set (genset) untuk catuan sementara.
Hal ini tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan instalasi. Begitu pula jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, Pratama menilai seharusnya waktu penanggulangan tidak akan selama itu. Hal ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan perangkat anti-DDoS.
Selain itu, perlu bekerja sama dengan internet service provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP.
“Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara jika tidak melengkapinya dengan pengamanan yang kuat sehingga masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat business continuity plan (BCP) yang kuat sehingga tidak bergantung 100% pada infrastruktur PDN,” ujar Pratama. (Didi)
Baca Juga: Gangguan Pusat Data Nasional Belum Berhasil Dipulihkan