Editor Indonesia, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya pemborosan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah (Pemda). Ia menyebut sejumlah daerah masih mengalokasikan dana berlebih untuk kegiatan birokrasi seperti rapat dan perjalanan dinas yang berulang kali.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan, bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi,” ujar Tito di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Rabu (8/10/2025).
Menurut Tito, ada daerah yang tercatat menggelar rapat lebih dari 10 kali dan melakukan perjalanan dinas hingga 20 kali. Kondisi tersebut dinilai membebani keuangan daerah dan mengurangi porsi anggaran untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan efisiensi belanja publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar dana dapat dialihkan untuk kebutuhan produktif.
“Master Plan Produktivitas Nasional ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk menyempurnakan langkah-langkah pembinaan kepada daerah,” kata Tito.
Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) sendiri dirancang sebagai panduan transformasi ekonomi Indonesia agar mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja layak, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi.
Di sisi lain, Tito memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berhasil menerapkan efisiensi anggaran, salah satunya Kabupaten Lahat. Ia mencontohkan, Bupati Lahat mampu melakukan penyisiran dan penghematan sekitar Rp462 miliar yang semula dialokasikan untuk pembiayaan birokrasi, lalu dialihkan untuk pembangunan irigasi.
“Dia mampu menyederhanakan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk program yang langsung membantu rakyat dan pertumbuhan ekonomi,” tutup Tito. (Her)
Baca Juga: Gubernur Protes Pemangkasan TKD, Ini Respon Menkeu Purbaya
