Editorindonesia, Jakarta – Anies Rasyid Baswedan bantah bakal bubarkan BUMN dan mempertanyakan critical thinking Erick tohir. Hal ini dilontarkan Calon Presiden no urut 1 di acara desak Anies di Semarang yang disiarkan YouTube Anies Baswedan, Selasa (6/2/2024).
Anies menyebut isu tersebut tidak benar. Anies menilai bahwa tudingan yang diucapkan oleh Erick Thohir adalah salah persepsi. Pergantian BUMN menjadi koperasi merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Membubarkan BUMN tidak mungkin dilakukan.
“Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin? Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya (Menteri BUMN Erick Thohir) yang ngomong, lho memang Pak Menterinya nggak berpikir kritis gitu? Di mana critical thinking-nya?,” tanya Anies.
“Ada jenis informasi yang kalau kita dengar sudah tahu ini masuk akal. Kalau ada informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat,” kata Anies Baswedan
Yang benar, sebut Anies, pihaknya akan menata ulang BUMN karena terlalu banyak masalah. Ia ingin agar BUMN menjalankan fungsi negara dan tidak sekadar mencari untung.
“Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa itu tidak benar (BUMN dibubarkan), itu fitnah, dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,” tuturnya.
Ia menjelaskan dalam negara ada yang namanya birokrasi dan korporasi. Birokrasi mencakup kementerian, dinas, atau badan-badan lainnya. Sementara korporasi adalah BUMN dan BUMN. Menurut Anies baik birokrasi dan korporasi memiliki tugas pembangunan. Anies mengatakan perlu ada pembaharuan dalam tata kelola BUMN. Dia menekankan fungsi BUMN sebagai salah satu alat dalam pembangunan negara.
“Kami ingin tegaskan BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan, satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang birokrasi itu badan, dinas itu birokrasi yang kedua namanya korporasi BUMN, BUMD, keduanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi Badan Usaha Milik Negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung untuk negara, negara tidak bekerja untuk mencari untung
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, ada jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh birokrasi. Saat ini terjadi maka birokrasi lah yang dipilih karena memiliki fleksibilitas.
“Saya beri contoh, di Jakarta kami mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dinas Perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai Dinas Perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Belanja, pencatatan aset, rumit sekali. Mau lepas aset rumit. mau rekrut, ganti orang rumit. Kenapa, karena itu pegangannya birokrasi,” ujarnya.
“Tapi ketika itu jadi korporasi PT badan usaha milik negara, milik daerah, yang terjadi belanja mudah, buat kontrak mudah, rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah ini yang diharapkan ke depan,” lanjutnya.
Anies menyebut negara bisa mengharapkan pendapatan dari pajak atau sumber daya alam lainnya. Sementara prioritas BUMN bukanlah mencari keuntungan melainkan menjalankan fungsi pembangunan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merespons ide untuk membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi. Erick menilai hal tersebut bisa memunculkan pengangguran baru sebanyak 1,6 juta orang yang merupakan pegawai BUMN.
“Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan. Sangat tidak masuk akal. Apalagi selama ini, para karyawan BUMN sudah menunjukkan hasil kerjanya sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Sabtu(3/2/2024). (Her)
