Polhukam

Bamsoet: Reformasi Kebijakan dan Hukum Kunci Tarik Investasi ke Indonesia

×

Bamsoet: Reformasi Kebijakan dan Hukum Kunci Tarik Investasi ke Indonesia

Sebarkan artikel ini
Bamsoet: Reformasi Kebijakan dan Hukum Kunci Tarik Investasi ke Indonesia
Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia, di Jakarta, Senin (24/3/2025)/dok.Editor Indonesia/HO-Humas

Editor Indonesia, Jakarta  – Bamsoet, sapaan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menyoroti berbagai faktor yang masih menghambat investasi di Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian regulasi, biaya politik yang tinggi, serta praktik korupsi menjadi penghalang utama bagi investor, baik domestik maupun asing.

“Investasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi, tetapi di Indonesia, minat investor masih terhambat oleh regulasi yang kerap berubah, birokrasi yang rumit, dan dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok,” ujar Bamsoet dalam Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Hambatan Investasi yang Harus Dibenahi

Bamsoet mengidentifikasi sejumlah masalah yang membuat iklim usaha di Indonesia kurang kompetitif:
Korupsi yang masih tinggi, terbukti dari peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023.
Regulasi yang sering berubah, menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Biaya politik yang membengkak, akibat sistem pemilihan langsung dari tingkat desa hingga nasional.
Pungutan liar oleh oknum ormas, yang menghambat distribusi barang dan membebani perusahaan.
Birokrasi yang lambat dan rumit, memperpanjang proses perizinan usaha.
Keamanan investasi yang kurang terjamin, dengan masih adanya ancaman konflik sosial dan kriminalitas.

Solusi untuk Menarik Investasi

Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki iklim investasi, antara lain:
Menjaga stabilitas kebijakan dan kepastian hukum, agar investor merasa aman.
Menindak tegas praktik korupsi dan mafia hukum, yang menghambat kepercayaan investor.
Meningkatkan infrastruktur dan kualitas SDM, guna memperkuat daya saing.
Menyederhanakan birokrasi dan proses perizinan, agar lebih cepat dan efisien.

Ia juga menyoroti meningkatnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di atas enam, yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih tergolong mahal. “Jika biaya investasi terlalu tinggi, investor akan memilih negara lain yang lebih kompetitif,” tegasnya.

Dengan reformasi kebijakan yang lebih pro-investasi dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Didi)