Editor Indonesia, Jakarta – Amien Rais yang merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 1995-1998 mengkritisi langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Amien mengaku khawatir Muhammadiyah perlahan-lahan akan menjadi kelompok yang melakukan merusak lingkungan karena menjadi pengelola tambang batu bara. Menurutnya, tawaran izin tambang tersebut hanya jebakan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan ketua MPR tahun 1999-2004 ini mengingatkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, agar tidak salah langkah memimpin salah satu organisasi Islam terbesar itu.
“Jadi hati-hati Mas dengan jebakan politik ganas rezim yang alhamdulilah segera usai 80 hari lagi. Jangan Anda berdua (Haedar dan Abdul Mukti) cemplungkan Muhamadiyah ke kubangan kotor nan busuk bernama pertambangan batu bara. Kita tidak pernah bisa lari dari masuliyyah (tanggung jawab) kita di akhirat kelak,” kata Amien Rais dalam video reel di akun Instagramnya, @amienraisofficial, Selasa (30/7/2024).
Selain itu, Amien Rais mengaku tidak senang dengan Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai ketua pengelola tambang batu bara nantinya. Amien Rais beralasan Muhadjir Effendy sangat dengan Jokowi karena kemana-mana bersama Jokowi.
“Saya sudah lama mengamati tokoh kita yang satu ini sangat berbau Jokowi. Ke mana-mana selalu ikut Pak Jokowi,” ujar ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.
“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang. Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup. (Didi)
