DPR Minta Dana Talangan Haji Dihapus, Ini Tujuannya
Editorindonesia, Jakarta – Legislator Komisi VIII DPR RI Achmad menilai salah satu penyebab antrian haji panjang karena adanya praktik dana talangan. Dimana orang yang belum memiliki biaya ongkos haji cukup, tapi bisa mendapatkan nomor porsi untuk mendaftar haji karena ada pihak yang memberikan dana talangan.
Untuk memotong masa tunggu haji yang tidak rasional, karena ada yang lebih dari 20 tahun, Achmad meminta agar talangan dana haji dihapuskan untuk memangkas masa tunggu jemaah haji.
Penyebab lamanya masa tunggu calon jemaah haji, menurut Achmad, dikarenakan adanya talangan dana haji dari berbagai bank. Padahal, syarat untuk berangkat haji adalah mampu, kalau berhutang artinya tidak mampu. Karenanya, hal itu harus dipotong untuk memperpendek masa tunggu calon jemaah haji.
“Ini mungkin perlu ketegasan dari pemerintah bahwa talangan Haji ini tidak boleh lagi. Ini untuk memperpendek mata rantai kita supaya waiting list tidak bertambah terus,” katanya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Ruang Sidang Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Apalagi, ungkap Achmad, dari laporan yang diterimanya ada pihak bank yang mencari calon jemaah haji hingga ke pelosok desa. Mereka menawarkan talangan dana haji kepada masyarakat.
“Kadang-kadang orang perbankan itu mencari ke mana-mana ke desa-desa, siapa yang mau naik haji cukup setor Rp500 ribu, kami (bank) menalanginya Rp25 juta, ini yang menyebabkan waiting list kian panjang,” ujarnya. (Didi)
