Editor Indonesia, Jakarta – Operasi Zebra Ditlantas Polda Metro Jaya kali ini, difokuskan merazia nomor polisi (nopol) diplomatik. Sebab, ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, di Jakarta banyak pelat palsu mobil diplomatik. Makanya sasaran Operasi Zebra Polda Metro salah satunya pelat nomor polisi palsu seakan kendaraan diplomatik. Pihak kepolisian sudah menemukan pemalsuan pelat diplomatik.
“Karena banyak orang memalsukan nomor polisi kendaraan diplomatik, maka ada orang mencetak dengan modus memalsukan nomor tersebut,” kata Latif Usman kepada wartawan, dikutip Selasa (15/10/2024).
Latif menambahkan, beberapa kedutaan juga membuat aduan terkait pihak tidak bertanggung jawab yang mencatut pelat momor kendaraan diplomatik. Untuk itu, pihaknya mencantumkan penindakan pelat diplomatik palsu pada Operasi Zebra tahun ini.
“Sehingga kami memasukkan laporan dari beberapa kedutaan, tentang nopol-nya yang dipakai oleh orang-orang yang bukan bagian diplomat tersebut. Sehingga itu menjadi sasaran kita,” ujar Latif.
Membaca Nopol Diplomatik
Untuk diketahui, pelat nomor CD sebagai kendaraan perwakilan negara asing diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor.
1. Kode CD adalah Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) untuk ranmor Korps Diplomatik.
2. Kode CC adalah Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) untuk ranmor Korps Konsulat.
NRKB untuk kendaraan korps diplomatik terdiri dari kode wilayah menggunakan kode registrasi CD, kode negara dan nomor urut registrasi.
Misalnya CD 27 09, CD merupakan kode registrasi untuk kendaraan korps diplomatik, 27 adalah kode negara dan 09 merupakan nomor urut registrasi kendaraan tersebut.
Berikut kode negara dengan kode registrasi CD untuk Korps diplomatik sesuai Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor:
Amerika Serikat: 12
India: 13
Prancis: 14
Inggris: 15
Filipina: 16
Vatikan: 17
Australia: 18
Norwegia: 19
Irak: 20
Pakistan: 21
Belgia: 22
Myanmar: 23
Uni Emirat Arab: 24
China: 25
Swedia: 26
Arab Saudi: 27
Thailand: 28
Mesir: 29
Italia: 30
Swiss: 31
Jerman: 32
Srilanka: 33
Denmark: 34
Kanada: 35
Brasil: 36
Rusia: 37
Afganistan: 38
Serbia: 39
Ceko: 40
Finlandia: 41
Meksiko: 42
Hungaria: 43
Polandia: 44
Iran: 45
Malaysia: 47
Turki: 48
Jepang: 49
Bulgaria: 50
Kamboja: 51
Argentina: 52
Rumania: 53
Yunani: 54
Yordania: 55
Austria: 56
Syria: 57
United Nations Development Proaramme (UNDP): 58
Selandia Baru: 59
Belanda: 60
Yaman: 61
Universal Postal Union (UPU): 62
Portugal: 63
Aljazair: 64
Korea Utara: 65
Vietnam: 66
Singapura: 67
Spanyol: 68
Banglades: 69
Panama: 70
UNICEF: 71
UNESCO: 72
FAO: 73
WHO: 74
Korea Selatan: 75
Asia Development Bank (ADB): 76
Bank Dunia: 77
IMF: 78
ILO: 79
Papua Nugini: 80
Nigeria: 81
Chili: 82
UNHCR: 83
World Food Programme: 84
Venezuela: 85
ESCAP: 86
Kolombia: 87
Brunei Darussalam: 88
UNIC: 89
IFC: 90
Putusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) ASEAN: 92
Fiji: 93
Belarus: 94
Kazakhtan: 95
UNIDO: 96
ICRC: 97
Maroko: 98
Uni Eropa: 99
ASEAN: 100
Tunisia: 101
Kuait: 102
Laos: 103
Palestina: 104
Kuba: 105
AIPA: 106
Libya: 107
Peru: 108
Slovakia: 109
Sudan: 110
ASEAN Foundation: 111
Utusan Sekjen PBB: 112
Center for International Forestry Research (CIFOR): 113
Bosnia Herzegovina: 114
Lebanon: 115
Afrika Selatan: 116
Kroasia: 117
Ukraina: 118
Uzbekistan: 120
Qatar: 121
UNFPA: 122
Mozambik: 123
Timor Leste: 125
Suriname: 126
Ekuador: 127
Zimbabwe: 128
IOM: 129
Azerbaijan: 130
Somalia: 131
Georgia: 132
Paraguay: 133
Oman: 134
Armenia: 135
Bahrain: 136
Mongolia: 137
San Marino: 138
Irlandia: 139
UNORCID: 140
Islamic Development Bank (IDB): 141
Guinea Bissau: 142
Ethiopia: 143
Kep Solomon: 144
IFAD: 145. (Sar)
